Masyarakat menilai, media masih mampu menjadi alat menyuarakan kepentingan masyarakat. Namun, suara masyarakat yang disampaikan media itu kurang didengar oleh pemerintah ataupun elite politik.

Kalimat di atas adalah kutipan lead atau teras berita, sebuah berita straight news berjudul Media Bersuara, Elite Tak Mau Mendengar yang dimuat di halaman I suratkabar Kompas edisi 10 Februari 2010.

Teras berita itu menjadi panduan berita lima kolom yang intinya adalah, meski media massa sudah memberitakan apa saja yang dibutuhkan masyarakat, menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka, tetapi pemerintah dan elite politik tidak mau mendengar. Berita itu merupakan rangkuman hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat, sehubungan dengan peran pers dan situasi mutakhir, saat harga pangan melambung tinggi tak terjangkau masyarakat kecil dan tak ada tindakan apapun dari pemerintah maupun para politisi.    

Masih di harian Kompas, pada edisi dan halaman sama, di bawah berita tersebut di atas, terdapat sebuah tulisan feature atau berita kisah, dengan tajuk Nasi Tak Terbeli, Aking-Singkon Pun Jadi. Tulisan itu, bertutur tentang betapa sulitnya beberapa warga, di Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Menurut Kompas, gambaran kesulitan mencari pangan itu, nyata dalam kehidupan warga pesisir di dua daerah tersebut. Warga yang kesulitan membeli beras dengan harga paling murah sudah mencapai Rp 6.000 per kilogram, harus banting setir membeli singkong, ubi bahkan aking. Nama yang terakhir itu adalah sisa nasi yang dikeringkan, kemudian dimasak lagi.

Dilaporkan, di Kabupaten Cirebon, ketidakmampuan daya beli meluar secara sporadis di enam kecamatan. Foto ilustrasi tiga kolom menyertai berita kisah itu, adalah potret seorang lelaki dan perempuan paruh baya, sedang memakan nasi aking tanpa lauk, dengan piring terbuat dari seng, menambah kekuatan laporan tersebut.

Beberapa hari sebelum itu, Kompas juga sudah memberitakan persoalan kekurangan pangan di daerah Cirebon. Pada halaman I, edisi 6 Februari 2010, misalnya, dihadirkan berita lempang dengan tajuk Beras Operasi Pasar Tak Terbeli, Konsumsi Singkong Meluas – disertai sub judul Kekurangan Pangan . Inti berita lima kolom itu adalah, masyarakat miskin yang mengonsumsi singkong di Kabupaten Cirebon, karena mereka tak mampu beli beras, makin meluas, terdapat di beberapa kecamatan. Harga singkong per kilogram Rp 1.000-Rp 1.250 sedangkan harga beras Rp 6.000.

Bidikan media

Demikianlah ketika media menyuarakan kondisi masyarakat yang kesulitan mereka mendapatkan pangan. Pertanyaannya adalah, apakah media sudah mengupas persoalan itu secara lengkap, tanpa ada yang tersisa? Artinya, apakah media hanya menyuarakan realitas di tengah masyarakat, namun kemudian tidak membangun atau menawarkan wacana di tengah sengkarut persoalan ketika pangan sulit didapat, terutama bagi mereka yang miskin, terpinggirkan, tak berdaya?

Jika disimak, pada berita yang dicontohkan di atas, kutipan keterangan dari pihak-pihak yang berwewenang, dalam hal ini pemerintah, hanya sebatas pada keterangan dengan substansi tidak menyangkal atas terjadinya kekurangan pangan,  atau justru upaya permakluman, kalau tidak bisa disebut sebagai upaya apologi. Keterangan Bupati Cirebon Dedi Supardi yang mengakui ada dua daerah paling rawan pangan di Cirebon, misalnya, justru memberi penegasan bahwa persoalan itu sebagai hal biasa, misalnya dalam kutipan langsung : “Singkong dan ubi, kan, langkah diversifikasi untuk mengatasi mahalnya pangan,” (Kompas 6/2 hal I).

Selain itu, dalam hal kondisi warga yang harus makan nasi aking, seperti ditulis dalam feature Kompas (10/2/2010), sang bupati juga mengatakan bahwa makan nasi aking memang sulit diganti karena sudah menjadi tradisi bertahun-tahun. Nasi aking biasanya dibuat menjadi makanan kecil untuk camilan. (Kompas 10/2 hal 15 alinea ke-13)

Namun, keterangan itu bertentangan dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sebab tak muncul gambaran dalam masyarakat miskin di sana, bahwa pola konsumsi nasi aking merupakan sebuah tradisi. Kenyataan yang muncul adalah pengakuan minimnya daya beli, yang tak cukup hanya diatasi dengan raskin atau operasi pasar.

Kontradiksi fakta itu memang menarik. Khalayak pembaca  kemudian bisa mendapatkan gambaran keterangan versi pemerintah dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam jurnalisme, pertentangan seperti ini memang menarik. Namun, apakah kemenarikan itu harus meluluhkan banyak hal penting yang masih harus dikuak dari persoalan ini? Tentu saja diharapkan tidak demikian. Sebab, jika jurnalis atau media hanya menyampaikan fakta dengan semangat mengobarkan sensasionalitas belaka, tak ada makna yang bisa sampai di tengah masyarakat, lantas di manakah letak keunggulan informasi itu dibanding informasi lain?

Apakah pertentangan sebatas fakta yang dipungut melalui wawancara pejabat kemudian dihadapkan dengan fakta yang didapat dari realitas di lapangan, itu sudah memadai? Di satu sisi, dilihat dalam hal semangat memberi nilai informasi, memang menjadi menarik. Namun, dalam kaitan dengan makna lebih dalam, tentu belumlah menyentuh kebutuhan informasi sebenarnya seperti yang dibutuhkan masyarakat. Artinya, khalayak tidak mendapat hal lebih dari sekadar pertentangan tersebut. Katakanlah, misalnya, bagaimana sejatinya dampak kekurangan pangan itu jika dikaitkan dengan kesehatan yang kemudian bermuara pada kualitas hidup manusia? Bukankah dalam jurnalisme, pertama dan yang terutama loyalitas itu harus diberikan kepada masyarakat? (Bill Kovach; 2001).

Ada satu hal penting yang memiliki kemungkinan lolos dari perhatian dalam berita kekurangan pangan, itu yakni dampak terusan yang akan muncul jika masyarakat tidak lagi mampu mendapatkan pangan secara cukup dan berkualitas. Persoalan kekurangan gizi yang tentu saja akan berdampak pada kualitas hidup manusia, tidak tersentuh dalam laporan. Selama ini, jika terjadi kelangkaan pangan, berita yang muncul kebanyakan masih sebatas pada peristiwa yang melingkupinya. Misalnya harga beras di suatu daerah naik akibat musim kemarau tak berkesudahan dan petani gagal panen. Masyarakat miskin kesulitan membeli bahan pangan utama, beras. Akibat daya beli merosot, kebutuhan pangan beralih ke jenis substitusi, misalnya singkong, ubi atau nasi aking. Atau upaya pemerintah memberi bantuan melalui jualan beras miskin atau raskin yang populer itu, namun sebetulnya upaya ini tidaklah menyelesaikan persoalan seutuhnya.

Gugatan bahwa jangan-jangan kekurangan pangan di beberapa daerah itu sebenarnya bahkan sudah menjelma menjadi kemiskinan struktural? Namun karena tidak dicermati dan digali lebih dalam, yang muncul di media hanya kulitnya. Seperti yang pernah terjadi ketika muncul berita masyarakat di sebuah dusun di wilayah Solo mulai mengonsumsi nasi aking, misalnya, media memberitakan sebatas pada peristiwanya, tanpa menyentuh akar persoalan demi mendapatkan gambaran seperti apa sebenarnya yang terjadi. Kembali mengacu pada Bill Kovach, media dan jurnalisme semestinya bertugas untuk berdiri sebagai pemantau independen kepada kekuasaan. Siapakah kekuasaan itu? Selain pemerintah, juga kekuasaan yang muncul melalui kekuatan kapital.

Dalam kaitan persoalan ini, langkah yang sudah diterapkan pemerintah untuk mengatasi kekurangan pangan, masih jauh dari harapan pemahaman masyarakat. Berita Media Bersuara Elita Tak Mau Mendengar, hanya memaparkan tentang keraguan masyarakat itu, namun tidak mengupas bagaimana sikap pemerintah. Kalau pun ada penjelasan pihak terkait, dengan memaparkan, misalnya pemerintah sudah memberi raskin, program bantuan langsung tunai, dan semacamnya, itu tentu belum memberi jawaban atas persoalan di tengah makin rendahnya daya beli dan dampak luas yang bisa ditimbulkan akibat terjadinya kekurangan pangan itu.  

Melangkah jauh

Bagaimana pun, media sudah berbuat banyak dan itu tidak bisa untuk tidak diakui. Akan tetapi, seberapa jauh mereka sudah melangkah, dalam kaitan ini menjadikan khalayak terlibat dalam memahami persoalan seutuhnya, itulah yang semestinya terus menerus diupayakan agar menjadi kenyataan dalam kerja dan sikap sehari-hari.

Pemilihan narasumber dalam setiap galian fakta media, akan berperan penting. Misalnya, jika narasumber itu salah ditentukan, hasilnya pun tidak akan seperti diharapkan. Konsep mengerangkai persoalan (framing) tentunya harus dirancang terlebih dulu, sebelum melangkah jauh hendak memaparkan persoalan dengan tingkat kedalaman dan pemaparan yang bukan sekadar menjadi berita lempang atau berita kisah.

Dalam berita berjudul Nasi Tak Terbeli, misalnya, keterangan seorang dokter yang menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dari ubi dan singkong jika diimbangi asupan protein nabati dan hewani, vitamin serta mineral seimbang, tentu menjadi sia-sia karena langsung ada kontradiksi bahwa masalah asupan makanan pada masyarakat miskin jauh dari kata seimbang. (Kompas 10/2 hal 15 alinea ke-10). Relevansi pemilihan narasumber semacam ini tentu masih bisa dipertanyakan, terutama jika menyangkut sejauh mana kebutuhan gizi seimbang itu dibenturkan dengan kenyataan masyarakat miskin yang senyatanya memang tidak mampu dan tidak bisa menjangkau pemenuhan itu?

Harus diakui, dampak secara langsung antara kekurangan pangan dengan gizi buruk masyarakat dan kemudian akan mengiringi munculnya penurunan kualitas hidup manusia, memang tidak serta merta tidak bisa didapatkan secara linier dan kasat mata. Namun, justru di sinilah sebenarnya tantangan bagi jurnalisme. Artinya, bagaimana media bisa menghadirkan fakta yang tidak tampak di permukaan, namun bisa dipahami. Kemudian dari sana dijadikan kesadaran bersama yang diambil masyarakat untuk menyiapkan langkah-langkah demi tidak terjadinya degradasi kualitas hidup, misalnya.

Kalimat berupa imbauan atau saran dalam berita atau laporan di media, tentu merupakan langkah bijak sebagai pertanggunjawaban kepada masyarakat. Namun, jika kalimat penutup, ending, itu tidak disertai dengan pemaparan persoalan selengkapnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagamana solusinya, tentulah masih ada yang kurang bagi khalayak. Sudah menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, karena mereka sudah mempercayakan hal itu kepada media dan untuk itu mereka pun sudah membayar. Hanya, sekarang tinggal bagaimana media mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah diberikan itu.*