Sekitar sepuluh tahun lalu, pada awal era reformasi, banyak pemilik modal mengucurkan uang untuk menerbitkan suratkabar atau institusi media lainnya.  Sejak SIUPP dihapuskan, kehadiran para pendatang baru di dunia media tak terbendung.

Kecenderungan baru itu melahirkan harapan, dengan semakin banyak media hadir di tengah masyarakat, akan terjadi persaingan dalam hal kualitas maupun keragaman informasi yang bisa diperoleh khalayak. 

Tapi kenyataan menunjukkan tidak demikian yang terjadi.  Persaingan kualitas tidak terjadi secara signifikan dengan kahadiran media baru. Juga tak sedikit media baru itu kemudian menghilang dari peredaran.  

Meski demikian, tetap tersisa pertanyaan, untuk apa para pemilik uang itu terjun ke bisnis media?  Apakah semata-mata tergiur oleh potensi media untuk menjadi mesin pencetak uang, atau sekadar untuk mencari pengaruh?

Untuk konteks Indonesia, belum ada suatu hasil kajian yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi, di Prancis, Serge Dassault, seorang konglomerat, terus terang mengakui bahwa dia membeli Le Figaro, salah satu suratkabar berpengaruh di negeri itu, adalah karena dia ingin ada suratkabar yang bisa menyampaikan pandangannya (mediachannel.org).

Menilik posisi Serge Dassault sebagai pemilik suratkabar, arti bisa menyampaikan padangan melalui suratkabar miliknya bisa ditafsirkan secara luas.   Dalam arti harfiah, cara paling mudah menyampaikan padangan itu adalah melalui artikel yang ditulis sendiri oleh Serge, lalu dimuat Le Figaro.  Atau sebagai bos dia diwawancarai secara khusus. Tapi, bagaimana kalau yang dimaksud menyampaikan pandangan itu termasuk apa yang perlu diliput dan diberitakan, atau sebaliknya apa yang tidak perlu diliput dan diberitakan? 

Pengakuan terus terang Serge Dassault  adalah contoh tentang apa yang sedang dicemaskan berbagai kalangan, termasuk para insan  pers di negeri ini, yaitu juraganisme (Kompas, 11 Februari 2010). Juraganisme dipandang  merupakan ancaman terbesar jurnalisme di Indonesia. Sebab, pengertian sederhana juraganisme adalah apa yang disukai pemilik bisa mempengaruhi  apa yang diliput dan diberitakan atau tidak.  Berita bisa menjadi bias atau bahkan dibuang apabila hal itu dianggap menyerang pemasang iklan atau bahkan pemilik media.

Ada contoh lain yang patut disimak mengenai bagaimana juraganisme diterapkan di dunia pers. Menurut laporan Columbia Journalism Review, Silvio Berlusconi, PM Italia, memanfaatkan betul posisinya sebagai juragan media, tidak hanya untuk membantunya memenangkan kursi perdana menteri, tetapi juga untuk membungkam setiap kritik atas kebijakan pemerintahannya.

Bagaimanapun, kepentingan bisnis, kepentingan politik, serta kepentingan memelihara hubungan baik dengan penguasa atau relasi bisnis, bisa menyebabkan juragan media tergoda untuk menentukan apa yang diliput dan diberitakan melalui institusi media miliknya.  Melalui kekuasaan sebagai juragan media, pemilik bisa memengaruhi agar berita menjadi bias, tak lagi obyektif, atau sama sekali tidak dimuat, apabila berita itu dinilai akan merusak citra perusahaan pemasang iklan, mengkritik penguasa yang menjadi konco sang juragan. 

Sebaliknya, karena mengutamakan perolehan keuntungan finansial alih-alih kepentingan publik, juragan media bisa mengarahkan pemberitaan yang mengedepankan tren gaya hidup mutakhir yang sengaja diciptakan dan ditiup-tiupkan para industrialis yang mendorong tumbuhnya sikap konsumtif.  Pada akhirnya, pemberitaan semacam itu lebih merupakan promosi terselubung kepentingan bisnis yang akan mendatangkan iklan.  Dengan kata lain, berkat peran juragan media, kekuatan pasar berpengaruh besar terhadap keberadaan media.

Dalam konteks itu, tak banyak pemilik media seperti Katharina Graham, pemilik Washington Post, yang tak mau mencampuri  urusan redaksi.  Ketika laporan kasus Watergate akan dimuat, Ben Bradlee, editor Washington Post, menelepon Katharina Graham, dan memberitahu laporan yang akan dimuat dengan segala konsekuensinya.  Bradlee tidak minta ijin untuk memuat laporan itu.  Ben tahu,  begitu pula sang bos,  bahwa sebagai pemilik Katharina Graham bisa saja membatalkan pemuatan laporan itu. Itu tidak dilakukan.  Bahkan Katharina Graham sama sekali tidak meminta membaca laporan itu lebih dulu sebelum dimuat. (New York Magazine, 1973)

Kepemimpinan Katharina Graham yang sama sekali tidak mengintervensi  independensi maupun profesionalisme para jurnalisnya dalam mengungkap kasus Pentagon Papers dan kasus Watergate, menyebabkan dia dianugerahi  the Zenger Award for Freedom of the Press and the People’s Right to Know tahun 1973 (Washingtonpost.com).

Seperti dicemaskan berbagai pihak, barangkali juraganisme mulai menunjukkan tanda-tanda mencemaskan di negeri ini justru setelah berdasarkan undang-undang tak satu pun kekuasaan boleh mencampuri urusan pers. Terlebih jika industri media semakin berkembang menjadi konglomerasi, hanya dikuasai beberapa pemilik modal besar.  Campur tangan yang menggerogoti independensi dan profesionalisme para jurnalis, malah bekerja di dalam institusi media sendiri, melalui hirarki manajemen.

Kompetisi yang selama ini dianggap dapat menjadi aspek yang sehat bagi pemberitaan dan media, serta mendorong peningkatan kualitas, akan mengalami kemandekan manakala juraganisme mereduksi hal tersebut menjadi persaingan mencari keuntungan.  Media tidak lagi bersaing untuk laporan berkualitas dan beragam, melainkan menjaring khalayak lewat unsur  sensasi yang ujung-ujungnya mendatangkan iklan. 

Semua kecenderungan buruk yang timbul sebagai dampak juraganisme jelas tak baik bagi media sebagai institusi sosial, tak baik bagi jurnalis maupun jurnalisme itu sendiri, dan terutama tak baik bagi demokrasi.

Maka, menghadapi ancaman juraganisme, barangkali jurnalis perlu selalu memikir ulang hakekat keberadaan profesi jurnalis, selalu mempertanyakan untuk apa serta  untuk siapa jurnalisme harus dipraktekkan secara profesional dan independen.(ron)