Surat dari Sekretariat Negara bernomor B-4774 itu menguatkan rencana LP3Y meneruskan program pascagempa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Program yang bertajuk (panjang) “Pelembagaan Partisipasi dn Kebebasan Informasi Publik untuk Menjamin Akses Kelompok Marginal dan Kelompok Perempuan atas Sumber daya Ekonomi dan Kebijakan Publik” berdurasi dua tahun (April 2010-Maret 2012). Pendanaan program didukung Ford Foundation sebesar US$ 328,267.

Kali ini program di atas dikerjakan LP3Y bekerja bareng ASPPUK (Asosiasi Perempuan Pengusaha Kecil) dan IDEA (Institute for Development and Economic Analysis). Porsi LP3Y selain sebagai mediator juga berfokus pada pemberdayaan warga bermedia (koran dan radio) bertumpu pada lima desa (Gilangharjo, Mulyodadi, Jambidan, Srihardono dan Wonolelo).

Pada program terdahulu (pemulihan pascagempa) yang dikerjakan LP3Y beserta 11 LSM lain selama setahun (2007-2008) menyasar kepada lima dusun yang ada di desa tersebut di atas. Jadi, program lanjutan ini memperluas cakupan (dari dusun ke desa) dan lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan akses sosial perempuan marjinal. Kalau dulu ada masalah kesehatan dan kesenian sekarang sudah tidak lagi.

Kalau dulu LP3Y mengajak wartawan untuk meliput kegiatan pemulihan gempa, sekarang malah mengajak warga untuk bermedia, khususnya koran dan radio. Kedua media ini diharapkan tumbuh dan berkembang di tangan warga sendiri, sesuai dengan kebutuhan aktual mereka.

Seusai asesmen warga memilih masing tiga orang yang mewakili desanya untuk mengelola koran dan radio. Setiap satu desa satu radio warga, dan satu koran warga untuk lima desa. Semangat untuk bermedia sangat nampak di awal pertemuan yang dirembug di Bantul. Kerja berat berikutnya adalah menjaga agar semangat itu tetap terjaga selama dua tahun.

Luapan semangat yang tumbuh dari warga penting untuk dikelola melalui penahapan prosedur. Misalnya, untuk membangun radio warga dibutuhkan kesepakatan bersama warga (ditunjukkan dengan dukungan minimal 250 orang dengan bukti fotocopy KTP). Lalu membentuk organisasi pengelola radio yang legal (berdasar akte notaris). Kemudian baru mempersiapkan perangkat fisik dan materi penyiaran yang sesuai dengan kebutuhan warga. Kami tidak ingin: “Pokoknya siaran dulu, ijin belakangan”.

Baik koran maupun radio warga diharapkan siap terbit atau siaran pada Oktober 2010. Waktu enam bulan adalah masa pergulatan yang butuh stamina prima. Sikap menggebu-gebu harus bisa dipandu. Inilah masa-masa yang menegangkan.(srs)